Berbagai Dugaan Pelanggaran Pilkada Mamuju dan Solusinya

7 views

Mamuju, Potretrakyat.com; -Tahapan demi tahapan Pilkada serentak 2020 terus berjalan dan saat ini telah memasuki tahapan perhitungan suara tingkat kecamatan. Dimana dalam tahapan ini berbagai persoalan mulai bermunculan. Seperti yang terjadi dalam proses perhitungan suara tingkat kecamatan Mamuju dan kecamatan Simboro yang dilaksanakan di satu tempat yakni di Asrama Haji kabupaten Mamuju.

Anggota DPRD Sulbar dan ketua partai Golkar kabupaten Mamuju H. Damris mengungkapkan bahwa, dari adanya temuan pemilih ganda, tidak adanya daftar nama pemilih menggunakan E-KTP hingga adanya pemilih dibawah umur maka saksi dari paslon nomor urut 2 melayangkan protes keras kepada PPK dan Panwascam yang melakukan perhitungan.

“Karena ditemukan bukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara tingkat TPS, maka saksi kami meminta untuk menunjukan daftar pemilih yang menggunakan E-KTP. Ini kami kejar karena salah satu alasannya juga adalah berdasarkan pada pernyataan dari pihak Bawaslu beberapa waktu lalu atas nama Faisal Jumalang tentang adanya indikasi data siluman (data fiktif_red;) di KPU Mamuju. Ketika KPU tidak mau membuka data tersebut berarti benar apa yang dikatakan oleh Bawaslu bahwa ada data siluman didalamnya,” ucap H. Damris kepada media ini. Minggu, (13/12/2020).

“Kita maunya kalau memang Pilkada ini mau dilaksanakan dengan sejujur-jujurnya oleh semua pihak terutama KPU, seharusnya kesalahan-kesalahan yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu selama ini seharusnya diperbaiki,” ungkap Ketua Partai Golkar kabupaten Mamuju itu.

Menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh para saksi paslon 2 dan H. Damris, Koordinator divisi Hukum dan Pengawasan KPU kabupaten Mamuju Hasdaris, S.IP mengatakan bahwa KPU bekerja berdasarkan aturan yang ada yaitu harus adanya transparansi dan adanya data yang dikecualikan (tidak bisa di publish seperti NIK dan data pribadi pemilih_red;).

“Oleh karenanya kami sementara merumuskan bagaimana caranya atau semacam metode agar kami bisa menjalankan kedua aturan tersebut, pertama melindungi data pribadinya orang dan kedua kami menjalankan asas keterbukaan itu. Karena hal seperti ini (daftar pemilih menggunakan KTP dan indikasi pemilih ganda_red;), jika dilihat dari regulasi yang ada seharusnya tahapan ini sudah selesai di tingkat TPS,” kata Hasdaris.

“Kalaupun ada kejadian yang dianggap melenceng dari aturan yang sebenarnya dalam tahapan dan regulasi yang ada, kan ada alurnya. Jikalau KPPS tidak mampu menjelaskan atau ditahapan rekapitulasi PPK mencarikan titip temu, memfasilitasi teman-teman saksi maka saksi diperkenankan untuk mengisi form keberatan atau form kejadian khusus yang kemudian bisa ditindak lanjuti di tingkat KPU kabupaten. Dan kalaupun nanti ditingkat kabupaten tidak bisa terselesaikan atau terakomodir maka ada tingkatan yang lebih tinggi lagi yang bisa ditempuh yaitu Mahkamah Konstitusi,” ungkapnya.

“Kami mempersilahkan kepada tim paslon untuk melakukan pelaporan dan jika ada bukti maka kami akan menindak lanjutinya,” tegas Koordinator divisi Hukum dan Pengawasan KPU kabupaten Mamuju itu.

Menurutnya, apapun persoalan yang menjadi sanggahan atau protes dari paslon tidak akan mengganggu proses tahapan yang berjalan saat ini, namun tetap diberikan ruang untuk melakukan pelaporan terkait dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan atau terjadi dalam proses Pilkada itu sendiri.// Rls// **The_man.

banner 468x60) banner 468x60) banner 468x60)

Posting Terkait