Besok, Pemprov Sulbar Mulai Salurkan BLT Dan BPNT ke Masyarakat

17 views

Mamuju, Potretrakyat.com; — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, akan mulai menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak virus corona atau Covid-19, Selasa (21/4/2020). Penyaluran bantuan akan dimulai di Kabupaten Mamuju.

Kepala Dinas Sosial, Bau Akram Da’I menuturkan, bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan menyasar 91 ribu rumah tangga sasaran. Sedangkan bantuan hibah dari Kementerian Sosial menganggarkan Bantuan Langsung Tunia (BLT) untuk 75 ribu Kepala Keluarga (KK).

Banuan tersebut akan disalurkan berdasatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).  Ia meminta Dinas Sosial kabupaten secepatnya menindaklanjuti surat dari Kementerian Sosial terkait permintaan data.

“BLT akan diterima masyarakat melalui Kantor Pos dan Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) yang ada di Sulbar,” kata Bau Akram di Mamuju. Senin, (20/4/2020).

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, bantuan sembako disalurkan pada seluruh kelurahan di Sulbar, setiap kelurahan mendapatkan 200 paket dan dimulai di Mamuju.

“Setelah keluarahan, akan dilanjutkan ke seluruh desa yang ada di Sulbar, bantuan ini akan berikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin sesuai data dari Dinas Sosial,”ujar Ali Baal.

ABM menegaskan, Pemkab dapat menggunakan dana desa yang ada sebesar 30 persen selama tiga bulan kedepan, dalam rangka meretas dampak sosial ekonomi Covid-19.

“Bulan berikutnya akan menyusul bantuan sosial atau Bantuan Lansung Tunai (BLT) untuk masyarakat. Pemberian bantuan berdasar DTKS, selanjutnya, pada Juli mendatang juga akan di turunkan bantuan dari program Marasa untuk 190 desa di Sulbar,” tutur mantan Bupati Polman itu.

Ali Baal meminta seluruh bupati mengimbau masyarakat untuk sabar menunggu bantuan, tidak mesti khawatir untuk tidak mendapatkan bantuan.

Dia juga meminta kepada Kajati, BPK, DPRD Sulbar dan APIP untuk sama-sama mengawal proses penyaluran bantuan, agar berjalan dengan baik dan sesuai aturan.

Sementara Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, meminta penanganan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan Covid-19 agar satu komando sehingga konsolidasi data antara kabupaten dan provinsi bisa sama. Karena itu, Idris meminta, para bupati mengistruksikan Dinas Sosial, Dinas Koperindag dan Dinas Kesehatan agar memberikan data yang terakhir dan valid.

“Ini penting, agar kebijakan yang akan diambil Gubernur bisa memenuhi target nasional, tepat sasaran dan tidak ada masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial ganda,” pungkas mantan Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN RI itu.// **Judisitra.

 

 

 

 

 

ADVENTORIAL

banner 468x60)

Posting Terkait