Calon Kades Di Mamasa Melaporkan Maladministrasi Ke Ombudsman

95 views

Mamuju, Potretrakyat.com;-Merasa dirugikan dan dirasa ada kejanggalan dalam surat Keputusan Penghentian Kegiatan Pilkades Gandang Dewata dan Desa Timoro Kecamatan Tabulahang oleh Pemkab Mamasa, Kamis, (24/01/2019) salah satu calon Kades Melapor ke Ombudsman RI perwakilan Sulbar.

Dengan membawa sejumlah bukti Johnni salah satu calon kepala Desa yang mengikuti Pilkades Desa Gandang Dewata Kecamatan Tabulahang beberapa waktu lalu, mendatangi kantor Omkbudsman Perwakilan Sulbar untuk mengadukan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Pihak Pemerintah Kabupaten Mamasa lewat surat Perintah Pemberhentian Aktifitas Pemungutan suara Pilkades di 2 (Dua_red;) Desa yakni Desa Gandang Dewata dan Desa Timoro.

Dalam Surat perintah yang menggunakan Kop Surat Bupati Mamasa ditanda-tangani oleh Wakil Bupati Marthinus Tiranda itu dikeluarkan pada saat proses pemungutan suara sedang berlangsung dan sudah ada warga yang menyalurkan Hak pilihnya dengan alasan berdasarkan atas aduan dari salah satu calon yang kemudian diketahui merupakan calon yang tidak lolos dalam seleksi berkas calon Pilkades serta atas pertimbangan keamanan karena dianggap rawan konflik maka dihimbau kepada pihak panitia pelaksana untuk segera menghentikan aktifitas Pilkades yang sementara berlangsung hingga batas yang ditentukan kemudian.

Oleh karena penghentian tersebut, Johnni merasa sangat dirugikan dan kemudian mencoba mempertanyakan persoalan tersebut kepada pihak panitia pelaksana dan Pemerintah Kabupaten Mamasa. Alih-alih mendapat jawaban yang memuaskan, Johnni malah menemui jalan buntu sehingga Johnni memutuskan untuk Melaporkan Kejadian ini kepada Ombudsman agar supaya bisa ditindak lanjuti.

“Atas Kejadian ini, saya merasangat dirugikan. Oleh karena itu, saya datang ke sini untuk mengadu dan harapan saya Ombudsman bisa membantu dan pilkades di desa kami segera dilaksanakan,” Ungkap Johnni.

Kepada Ombudsman yang diterima oleh Nirwana selaku asisten Tim Penerima dan Verifikasi Laporan (Tim PVL _red;), Johnni menuturkan permasalahannya secara detail.

Dari informasi yang didapat media ini, Calon kepala Desa yang di maksud dalam surat penghentian kegiatan Pilkades yang dikeluarkan oleh Pemkab Mamasa merupakan Mantan Kepala Desa yang sebelumnya menjabat namun diberhentikan akibat Kasus Hukum Pidana tentang Pemalsuan Ijasah sehingga berujung pada Vonis hukuman Penjara. // *Judistira//

Posting Terkait