Dokumen Perusahaan Lengkap, Legal Officier PT. Ainang Salsabila Sebut Ada ‘By Design’

3 views

Mamuju, Potretrakyat.Com; – Proses lidik yang sedang dilakukan oleh Kejati Sulbar untuk menemukan bukti yang dapat dijadikan bukti awal atas dugaan Korupsi pada pembangunan SPBU di Desa Tadui, Aldin MN selaku Legal Officer PT. Ainang Salsabila mengatakan bahwa, dugaan pelaporan kasus yang menggunakan seorang oknum ASN pemkab. Mamuju Eselon IV dari salah satu Instansi, diduga ada orang di belakang pelapor yang sengaja ingin membuat Konspirasi Politik.

“Saya menduga ada konspirasi politik dan kasus ini seperti ada ‘by design Politik’ didalamnya. Ini konspirasi Politik yang ecek-ecek, karena menggunakan seorang oknum ASN yang jelas-jelas tidak punya kewenangan atau tidak berkompeten untuk melakukan pelaporan seperti itu dan berbicara di media,” katanya.

“Jadi perlu saya jelaskan kepada teman Media, bahwa saya Aldin karyawan pak H. Andi Dodi sebagai Legal Officer PT. Ainang Salsabila, dimana dalam tugas saya diberikan kuasa untuk mengurusi segala sesuatu terkait dokumen-dokumen legalitas perusahaan dan semua aspek dokumen serta melakukan upaya hukum untuk melindungi perusahaan dan semacamnya, ” Ucapnya.

Aldin mengaku telah bertemu dengan Amiruddin sebagai Kapenkum (Kepala Penerangan Hukum) Kejati Sulbar untuk Memberi informasi dan memberikan seluruh data terkait SPBU tersebut.

“Jadi intinya perijinan SPBU maupun Indomaret semuanya lengkap, sesuai prosedur dan tidak ada aturan yang dilanggar, sebagaimana surat rekomendasi Bupati Mamuju pada waktu itu (H. Habsi Wahid_red;) yang menyatakan sertifikat atas nama H. Imelda, SE yang digunakan sebagai SPBU adalah diluar garis batas Hutan lindung atau tidak termasuk sebagai kawasan hutan lindung, hal itu juga berdasarkan rekomendasi gubernur Sulbar Nomor 602.01/5592/ Tanggal 28 Desember 2018 Perihal Penyelasian Penguasaan tanah dalam kawasan hutan Kabupaten Mamuju, Provinsi sulbar serta berdasarkan Peta penataan batas defenitif sebagian wilayah hutan lindung,” ucap Legal Officier PT. Ainang Salsabila itu.

“Hal itu juga sesuai dengan hasil peninjauan lapangan dan rapat pembahasan hasil pengukuran, serta pemasangan tanda pilar batas luar defenitif kawasan hutan untuk penyelesaian Tora kabupaten Mamuju,” Urainya.

Dalam kesempatan tersebut Aldin juga mengaku kalau Kasus SPBU ini sudah pernah dilakukan gelar perkara oleh pihak Polda Sulbar pada tahun 2019 lalu dan telah dilakukan SP3 atas dugaan kasus tersebut sebab tidak ditemukan bukti-bukti untuk dilanjutkan.

“Setahu saya, apabila suatu perkara telah ditangani oleh salah satu instansi penegak hukum, maka instansi hukum lainnya tidak boleh lagi menanganinya,” Kuncinya.// Judistira.

banner 468x60) banner 468x60) banner 468x60)

Posting Terkait