DPRD Provinsi Tengahi Masalah Driver Dengan Pihak Aplikator Grab Berdasar Permenhub 118 Tahun 2018

1 views

Mamuju, Potretrakyat.com –Menengahi permasalahan yang terjadi antara Driver Grab motor dengan pihak aplikator, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berikan solusi sesuai Permenhub nomor 118 tahun 2018. Rabu, (08/09/2019).

Setelah mendengar keluhan dan tuntutan dari para Driver Grab Mamuju dan mendengar masukan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini Dinas Perhubungan serta Penjelasan dari pihak Aplikator Grab, DPRD Provinsi Sulawesi Barat menengahi permasalahan diantara kedua belah pihak dengan memberikan solusi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 118 tahun 2018.

Ir. Yahuda, MM. selaku ketua komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang didampingi oleh M. Thamrin Endeng dan Hj. Jumiati saat menerima perwakilan pengunjuk rasa mengatakan, Sebagai solusi Atas permasalahan ini pihaknya meminta para driver segera membentuk satu wadah yang memiliki badan hukum.

 

“Kami memberi solusi kepada para driver agar segera membentuk satu wadah hyang memiliki badan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pemerintah untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Perhubungan nomor 118 tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus”, Ungkap Yahuda.

“Dengan adanya wadah yang berbadan hukum maka, hak-hak dari Driver dapat terlindungi dan dapat melakukan ikatan kontrak dengan pihak Aplikator”, Katanya.

Lebih lanjut disampaikan oleh Yahuda, pihaknya akan memfasilitasi para Driver Ojol ini dalam membentuk wadah, sehingga tidak perlu menunggu waktu lama dalam penanganan masalah yang dihadapi oleh para driver dan dapat selesai dalam waktu singkat.

Senada dengan yang disampaikan oleh Yahuda, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulbar Khaeruddin Anas menegaskan, akan segera memfasilitasi pihak Driver dalam membentuk wadah yang berbadan hukum, sehingga dapat dilakukan perjanjian ulang antara kedua belah pihak yang lebih jelas hak dan kewajibannya di bawah pengawasan dan pembinaan dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan.

“Kami akan segera memfasilitasi para driver ini dalam pembentukan wadah yang berbadan hukum sehingga dapat dilakukan perjanjian kembali antar kedua belah pihak yang lebih jelas hak dan kewajibannya serta dibawah pengawasan dan pembinaan dari pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan”, Ungkap Kaeruddin Anas.

Tiga Komunitas Driver Motor Mamuju yang tergabung dalam “Solidaritas Driver Grab Mamuju” yakni GMC, GLM dan GMM melakukan aksi unjuk rasa damai di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk Menuntut segera dibuatkan payung hukum yang berupa Perda atau Pergub yang mengatur jelas tentang hubungan kemitraan antara driver dengan pihak penyedia aplikasi atau Aplikator, Memperjelas kemitraan antara kedua belah pihak, serta Meminta pihak Aplikator untuk tidak seenaknya dalam menentukan skema insentif yang telah diberlakukan sebelumnya”. // **JUDISTIRA.

Posting Terkait