DPRD Sulbar Minta Pemprov Gerak Cepat Tangani Persoalan Pasca Bencana

6 views

Mamuju, Potretrakyat.com;  – Pansus Pengawasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana DPRD Sulbar mendesak Pemprov agar melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat mendorong Instruksi Presiden (Inpres) percepatan pemulihan pasca bencana. Rabu, (10/3/2021).

Ketua DPRD Sulbar St Suraidah Suhardi menjelaskan Inpres tersebut sebagai dasar untuk melakukan percpatan penanganan bencana Sulbar. Inpres itu juga menjadi pegangan sehingga masyarakat mendapat jaminan penanganan bencana hingga tuntas.

Desakan lainnya, terkait penyediaan rumah layak huni sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam PP nomor 2 tahun 2018 tentang SPM Perumhan Rakyat dan Permendagri 100 tahun 2018 tentang penerapan SPM.

“Setiap warga negara korban bencana berhak memperoleh rumah layak huni standar penempatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Harus juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan kajian akademik yang dibutuhkan serta kelayakan pemanfaatan dengan pertimbangan aspek kultural,” tegas Suraidah.

Selain itu, DPRD juga mendesak Pemprov Sulbar membuat payung hukum terkait Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P). Serta membuat kajian risiko bencana (KRB) dan rencana penanggulangan bencana (RPB) sebagai acuan kesiapan untuk menghadapi bencana di masing-masing kabupaten.

“Sehingga jika terjadi bencana sudah ada kesiapan untuk melakukan tindakan sesuai dengan prosedur dalam penanganan bencana,” ujarnya.

Suraidah menambahkan Pemprov pun harus menjamin data rumah rusak yang diperoleh dari kabupaten tidak menjadi polemik kedepannya. Sehingga penting untuk memperhatikan ketelitian.

Terutama data kerusakan fasasilitas umum, seperti infrastruktur jalan pasar pusat perdagangan, prasarana pemerintah, dan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah ibadah fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan.

Kemudian membuka keterisoliran desa serta melakukan relokasi terhadap desa yang berada di lokasi rawan bencana. Penting juga kedepanya agar menetapkan lokasi atau titik-titik rawan bencana, tentunya disertai mitigasi dan adaptasi bencana.

Soal pendanaan, DPRD Sulbar pun meminta Pemprov menyediakan anggaran khusus untuk kabupaten terdampak dalam menyelesaikan sejumlah persoalan kebencanaan, khususnya terkait rehabilitasi dan direkonstruksi.

Minimal memanfaatkan biaya tak terduga dalam APBD 2021. Dapat pula melakukan penjejekan sumber dana dari luar misalnya mendorong agar memaksimalkan program CSR bagi lembaga perusahaan, bahkan sumber dari lembaga donor internasional.

Dia pun mengingatkan kepada Gubernur, agar melakukan evaluasi terhadap Pos Koamando Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Sulbar. Salah satunya untuk memastikan rekomendasi dari Pansus Pengawasan Penanganan Bencana Sulbar ditindaklanjuti.

“Saya menekankan agar hasil rekomendasi ini tidak hanya sekadar menjadi rekomendasi saja. Tetapi harus ditindaklanjuti ke masing-masing OPD,” tandasnya.//**

ADVERTORIAL

banner 468x60) banner 468x60) banner 468x60)

Posting Terkait