Driver Grabbike Mamuju Mengadukan Nasibnya Ke DPRD Provinsi Sulbar

17 views

Mamuju, Potretrakyat.com; –Merasa nasibnya sebagai Mitra dipermainkan oleh pihak aplikator ratusan Driver Grab motor Mamuju mengadukan nasib mereka ke kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat dengan melakukan unjuk rasa damai. Senin, (8/7/2019).

Ratusan pengemudi atau Driver Grab Motor Mamuju yang tergabung dalam “Solidaritas Driver Grabbike Mamuju” mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk mengadukan nasib mereka kepada para wakil rakyat dan pihak pemerintah daerah lewat unjuk rasa damai.

Peristiwa ini bermula dari kekecewaan para Driver Grab Motor beberapa hari sebelumnya dimana terjadi perubahan dalam skema insentif Driver atau pengemudi yang dilakukan oleh pihak aplikator Grab.

Abdul Rahman selaku Jendral lapangan dalam aksi damai tersebut menyebutkan Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dikeluarkan secara sepihak oleh pihak aplikator. Karena belum sampai Satu bulan sejak pihak aplikator Grab melakukan perubahan skema insentif, pada hari Kamis lalu pihak aplikator Grab kembali melakukan perubahan skema insentif pengemudi.

Perubahan yang begitu cepat ini dirasakan sangat merugikan dan mencekik para pengemudi. Ia pun mengungkapkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pihak aplikator seakan mempermainkan nasib para Driver, oleh karenanya para driver mendatangi kantor DPRD untuk meminta kepada para anggota dewan dan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan mereka dengan pihak aplikator.

 

Aksi kami hari ini merupakan perlawanan kami terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak aplikator yang seenaknya saja merubah skema insentif driver. Perubahan yang dilakukan oleh pihak aplikator sangat merugikan dan mencekik para driver, kerana itu kami datang ke kantor DPRD ini untuk meminta kepada wakil rakyat dan pihak pemerin tah provinsi untuk menengahi permasalahan kami ini,” ucap Abdul Rahman.

“Harapan kami agar pihak DPRD dan pemerintah dapat membantu kami sehingga tidak terjadi lagi hal seperti ini di kemudian hari”, ungkapnya.

Beberapa tuntutan yang dilayangkan oleh pihak driver yakni; “Meminta kepada DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk segera membuatkan payung hukum baik berupa Perda ataupun Pergub tentang hubungan kemitraan dalam ojek online, meminta pihak DPRD untuk mengajak Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo serta pihak aplikator dan Driver untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan yang terjadi, Menuntut kejelasan kemitraan antara kedua belah pihak, Meminta kepada pihak aplikator untuk tidak seenaknya merubah skema insentif driver yang telah mereka tentukan sebelumnya”.

Permasalahan yang terjadi antara Driver Grab dan pihak aplikator ini sudah berlangsung cukup lama, beberapa waktu lalu telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP_red;) antara pihak DPR Kabupaten Mamuju, Driver Grab, pihak Pemerintah Kabupaten yang diwakili oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju, serta pihak Aplikator. Dalam RDP tersebut sempat dikeluarkan rekomendasi oleh DPRD Kabupaten Mamuju kepada Pemerintah Kabupaten untuk segera ditindaklanjuti namun, hingga peristiwa ini terulang kembali tidak ada kejelasan yang didapat oleh para driver sebagai Mitra Grab. // **JUDISTIRA.

Posting Terkait