Fritz E. Siregar; Yang Memiliki Hak Pilih Adalah WNI

302 views

Potretrakyat.com; –Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu_red;) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Diskusi Publik Pengawasan di d’Maleo Hotel. Jumat, (8/3/2019).

 

Kegiatan dengan tema “Peraturan Bawaslu Sebagai Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu” ini, dibuka langsung oleh Pimpinan Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar serta melibatkan Pimpinan Media Lokal dan Nasional.

Bawaslu bersama Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terkait pelaksanaan kampanye di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaan kampanye sejak 7/12/2018 hingga 4/3/2019 terdapat kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebanyak 19.895, pertemuan tatap muka sebanyak 38.163, bentuk kampanye lainnya sebanyak 7.657 kegiatan.

“Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas terbanyak terjadi di Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat dan Jawa Timur. Kampanye dalam bentuk tatap muka terbanyak di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat. Sementara untuk kampanye dalam bentuk kegiatan lainnya terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur,” kata Pimpinan Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar dalam sambutannya.

Lebih lanjut dalam sambutannya, ia juga menjelaskan terkait dengan pengawasan adanya Warga Negara Asing (WNA) dalam DPT, hal itu disebabkan oleh proses pencocokan dan penelitian (Coklit_redūüėČ yang tidak seluruhnya dilakukan dengan cara mendatangi langsung dari rumah ke rumah sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Kajian Bawaslu menunjukkan, dari 10 rumah yang didatangi langsung oleh pengawas Pemilu, 1-2 rumah saat coklit tidak didatangi oleh Petugas. Hal ini mengakibatkan koreksi langsung terhadap status kewarganegaraan tidak dapat dilakukan.

“Hal tersebut bertentangan karena Pasal 198 ayat 1 menyatakan Hak memilih adalah warga negara Indonesia (WNI) yang pada hari pemungutan suara sudah genap 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah kawin mempunyai hak pilih. Ketentuan ini menyatakan bahwa yang memiliki Hak pilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI),” paparnya.

Selain itu, Koordinator Divisi Hukum itu menuturkan menjelang kampanye rapat umum, semakin tinggi potensi penggunaan fasilitas negara dan penyalahgunaan wewenang untuk digunakan kegiatan kampanye. Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, POLRI dan Pemerintah baik di Pusat maupun Daerah, Bawaslu membangun komitmen bersama dan koordinasi dalam melakukan pengawasan dan penindakan diantaranya potensi penggunaan fasilitas negara dan bantuan sosial untuk kepentingan kampanye.

“Begitupun, dalam melaksanakan tindakan pencegahan terhadap praktik dan kegiatan yang potensial digunakan untuk kampanye atau mengandung unsur kampanye, Bawaslu memberikan himbauan kepada peserta Pemilu untuk memisahkan dengan jelas antar kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan dengan kegiatan kampanye. Bawaslu menghimbau kepada peserta Pemilu dalam melaksanakan kampanye untuk menggunakan metode kampanye yang sudah diatur dalam PKPU dan selalu diawali dengan permohonan izin kepada pihak yang berwenang,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo menuturkan di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019, Bawaslu diberi tugas untuk membentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS_red;) juga diberi kewenangan untuk memberikan pelatihan terhadap Saksi peserta Pemilu.

“Khusus untuk Bawaslu Sulbar, kami telah menekankan ke Panwaslu Kecamatan agar Pengawas TPS yang direkrut adalah yang Pengawas TPS yang tangguh dan berintegritas agar proses pemungutan suara dapat berjalan aman serta terhindar dari praktik-praktik kecurangan,” ujar Sulfan.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa itu menambahkan, melalui kegiatan Forum Warga dan Diskusi Publik Pengawasan yang dicanangkan di beberapa daerah di di kabupaten se-Sulawesi Barat mampu mendorong pengawasan partisipatif, khususnya di daerah rawan.

“Dalam kegiatan tersebut, kita mengajak masyarakat melalui proses deklarasi tolak politik uang dan politisasi SARA dan ujaran kebencian diharapkan mampu menciptakan Pemilu yang berintegritas, aman dan damai khsusunya di Sulawesi Barat,” pungkasnya.¬†// Humas Bawaslu // **JUDISTIRA.

Posting Terkait