Isu DBH Mamuju Untuk Tenaga Kontrak, Mantan Sekprov. Sulbar; Jangan-jangan Ada ‘Modus’ dan Upaya ‘Politisasi’

3 views

Mamuju, Potretrakyat.com; -Mantan Sekertaris Daerah (Sekda)Provinsi  Sulawesi Barat, H.Ismail Zainuddin angkat bicara terkait liarnya informasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan dibagikan Pemprov. Sulbar kepada enam Kabupaten. Rabu, (18/11/2020).

Ismail Zainuddin yang tahu persis bagaimana DBH itu di berikan kepada Kabupaten dan peruntukannya tidak bisa di intervensi pihak mana pun karena menjadi kewenangan otonom pemerintah Kabupaten.

“Pengalaman saya, Dana Bagi Hasil itu adalah dana yang terkumpul dari sejumlah pendapatan di Dispenda seperti dari Pajak Kendaraan, Pajak Bumi dan Pajak Rokok yang diperuntukkan untuk enam kabupaten,” Ujar Ismail.

Lanjuynya, bahwa Dana Bagi Hasil itu jelas aturannya dan jika diinformasikan, harusnya lengkap yaitu untuk semua Kabupaten di Sulbar namun mengapa harus Mamuju saja yang disebut?.

“Hanya Mamuju yang di Informasikan Dana Bagi Hasil padahal itu untuk enam Kabupaten atau jangan-jangan ada ‘Modus’ dan upaya ‘Politisasi’,” Lanjutnya.

Pendistribusian DBH juga sesuai pengalaman Ismail Zainuddin dibagi dalam 4 triwulan pertahunnya dan tidak sekaligus.

“Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil dari pemprov ke Pemkab itu tidak bisa di intervensi untuk pembayaran tertentu, jadi adapun yang mengatakan bahwa DBH diharuskan membayar tenaga kontrak itu sama sekali tidak benar,” Pungkas Ismail.// Rls// **The_man.

banner 468x60)

Posting Terkait