Kawal Unras Hipmakar, Kapolresta Mamuju Minta Patuhi Undang-undang dan Protkes Yang Berlaku

4 views

Mamuju, Potretrakyat.com; –Aco Riswan selaku kordum (Koordinator umum) yang meimpin puluhan mahasiswa Asal Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalumpang Raya (Hipmakar) melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju. Senin, (15/3/2021).

Menganggap bahwa tanaman sawit ini akan merusak lingkungan atau merenggut kesuburan tanah dan akan menimbulkan konflik sosial Mereka secara tegas menyampaikan penolakan perusahaan perkebunan kelapa sawit masuk di tiga desa Kecamatan Bonehau. Yakni Desa Bonehau, Salutiwo dan Kinatang

Penolakan itu disampaikan dikantor DPRD Provinsi Sulawesi barat, dalam bentuk aksi unjuk rasa tersebut. Keadaan sempat berubah menegangkan sesaat, ketika Kepala dinas perkebunan Kabupaten Mamuju mulai menjelaskan duduk permasalahan yang terjadi hingga aksi protes itu muncul dan langsung diprotes oleh salah seorang pengunjuk rasa yang memukul meja dengan keras sehingga mengagetkan kadis Perkebunan yang sementara berbicara pada saat itu. Karena emosi sontak Kadis Perkebunan pun langsung melontarkan kalimat keras sehingga situasipun memanas.

Untuk menghindari terjadinya konflik yang lebih besar, Kapolresta Mamuju langsung mengambil alih keadaan dengan memberi peringatan kepada para pengunjuk rasa agar melakukan aksinya sesuai dengan aturan yang berlaku dan mematuhi protokol kesehatan.

Kapolresta Mamuju Kombes Pol. Iskandar mengatakan bahwa penyampaian pendapat dimuka umum itu konstitusional, karena sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia

“Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, dengan syarat berlansung secara tertib, aman dan damai,” Ujar Kapolresta

Ia juga menegaskan bahwa penyampaian pendapat dimuka umum harus menggunakan prosedur yang ada, salah satunya penanggung jawab kegiatan harus menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis selama 3×24 sebelum aksi unjuk rasa dimulai.

“Jadi silahkan koordonasi dengan kepolisian, kami selalu terbuka dan siap melayani, terkait aksi unjuk rasa itu sendiri, kami selalu sosialisasikan kepada rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat secara umum, bahwa ikuti prosedur yang diataur dalam UU No.09 Tahun 1998 tentang kemerdekaan penyampaian pendapat dimuka umum. Kemudian sesuai keadaan pandemi saat ini, segala bentuk kegiatan harus mematuhi protokol kesehatan, untuk mencegah penyebaran Covid-19,” Tutup Kombes Pol Iskandar.// Rilis Humas Polresta Mamuju// **Judistira.

banner 468x60) banner 468x60) banner 468x60)

Posting Terkait