KPU Dialog Pers Mengulik Isu Yang Berkembang Sepanjang Tahun Politik Bersama Media

193 views

Mamuju,Potretrakyat.com; –Dalam rangka menyukseskan perhelatan akbar pesta demokrasi Pemilu 2019 mendatang, KPU (Komisi Pemilihan Umum_red;) Sulawesi Barat melaksanakan dialog Pers bersama para awak media di Mamuju. Jumlah Partisipasi Pemilih dapat melebihi target Nasional yang ditentukan oleh KPU RI.

Untuk menyukseskan salah satu pesta Demokrasi terbesar di Indonesia yakni Pemilu yang akan dilaksanakan pada bulan April 2019 nanti, KPU Sulbar menggelar kegiatan Dialog Pers bersama dengan para jurnalis yang ada di Mamuju, Sulawesi Barat.

Dalam Sambutannya, Ketua KPU Sulbar Rustang mengatakan, Kesuksesan Pemilu pada tanggal 17 April mendatang, selain karena keterlibatan penyelenggara, Media pun merupakan salah satu wadah yang memiliki peran penting untuk menyukseskan pesta Demokrasi tersebut.

Lebih lanjut Rustang menjelaskan, dalam kegiatan yang mengulik tentang isu-isu yang berkembang sepanjang tahun politik ini Dibutuhkan peran serta media dalam menyampaikan dalam menyampaikan informasi-informasikepada masyarakat secara benar dan akurat.

Selanjutnya dikatakan Rustang; “Untuk Provinsi Sulawesi Barat sendiri, kita menargetkan Jumlah Partisipasi Pemilihnya dapat melebihi dari target Nasional yang ditentukan oleh KPU RI sebesar 0.10 Persen. Target yang diberikan 77.50 Persen menjadi 77.60 Persen”, ungkapnya.

Hal ini disampaikannya bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan Hasil rapat Koordinasi Nasional yang diselenggarakan di Kota Makassar yang menyatakan bahwa, dari sebelas Provinsi yang pencapaiannya mencapai 90 Persen, KPU Sulbar menempati peringkat Pertama dalam Pencapaian Jumlah Partisipasi Pemilih sesuai data Akhir Desember 2018.

Dalam wawancara Rustang juga menyebutkan; “Tidak diperbolehkan Peserta kampanye untuk melakukan Kampanye jika tidak melakukan Pemberitahuan secara resmi yang kemudian dari KPU akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye sebagai Syarat Dilakukannya Kampanye. Hal ini sebagai rujukan bagi Bawaslu dan Kepolisian untuk melakukan pengawasan sehingga dapat menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Karena jika tidak ada pemberitahuan maka Bawaslu atau Kepolisisan dapat melakukan tindakan pembubaran atau pemberhentian Kegiatan Kampanye Tersebut.” Jelas Rustang.// **JUDISTIRA.

Posting Terkait