Kuasa Hukum Habsi-Irwan; Objek Sengketa Pemohon Prematur Secara Hukum

8 views

Mamuju, Potretrakyat.com; – Hadapi gugatan sengketa Pilkada yang diajukan oleh tim kuasa hukum Paslon nomor urut Satu (1) Sutina-Ado Mas’ud, tim kuasa hukum Nomor urut dua (2) Habsi-Irwan sebagai pihak terkait menganggap objek sengketa yang diajukan pemohon prematur.

Dasril Affandi, SH. MH selaku kuasa hukum pasangan calon Habsi-Irwan mengatakan bahwa, Objek permohonan sengketa saat ini adalah terkait SK 307 tertanggal 3 september 2020 tentang Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pilkada 2020.
Sabtu, (3/10/2020).

Kalau diliat dari objek tersebut, maka harus diteliti dulu apakah sengketa antara peserta dengan penyelenggara ataukah sengketa antar peserta, itu harus digaris bawahi. Kalau sengketanya adalah dengan penyelenggara harusnya yang diuji atau dibuktikan adalah 3 aspek kewenangan apakah kewenangan KPU untuk mengeluarkannya atau bukan, kedua adalah aspek prosedural, apakah sudah sesuai prosedur atau tidak. Sepanjang ini kita tidak menemukan adanya proses yang menjadi sebuah permasalahan bahkan para saksi yang dihadirkan baik saksi dari pemohon dan termohon bahkan saksi dari pihak terkait pun semuanya menyatakan bahwa tidak permasalahan dalam prosesnya,” kata Dasril.

Ketiga secara substansi SK 307 tahun 2020 tentang penetapan paslon sudah dilakukan verifikasi ke instansi yang berwenang. Jadi secara substansinya perkara ini dianggap clear. Kemudian apakah layak perkara ini adalah sengketa antar paslon? Kalau ini dianggap sengketa antar paslon seharusnya ada kerugian langsung yang dialami oleh paslon Sutina-Ado. Apakah dengan penetapan calon ini adakah kerugian yang dialami oleh paslon Sutina-Ado? Tentu tidak, karena dalam SK tersebut ditetapkan dua paslon bukan Cuma satu. Sekarang, sekalipun ketika Habsi-Irwan di gugurkan sebagai calon apakah Sutina-Ado bisa menang? Belum tentu, Karena yang menentukan siapa yang akan menjadi pemenang ada pada tangan rakyat sebagai pemilik hak suara,” ungkap Dasril Affandi.

Lebih lanjut disampaikan Dasril Affandi bahwa Paslon Sutina-Ado tidak mengalami kerugian secara angsung dalm hal ini.

“Jadi kami menganggap permohonan sengketa ini adalah premature secara hukum,” jelasnya.

“Intinya kami sudah sangat paham dan siap untuk segala hal seperti itu. Nanti dalam persidangan berikut kami akan hadirkan ahli hukum tata Negara dan hukum adminitrasi Negara yang paham betul tentang pilkada,” Terangnya.

Pada kesempatan yang sama Robinson Paul Tarru, S.Sos., SH. MH., yang juga kuasa hukum Paslon Habsi-Irwan juga menambahkan bahwa, dalam sengketa ini ada dua hal yang tidak sesuai, pertama tidak adanya Kerugian secara langsung yang dialami oleh paslon Sutina-Ado, dan kedua pelanggaran yang dimaksud tidak masuk dalam kriteria sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2 dan 3, tentang Pelanggaran penggunaan kewenangan yakni enam bulan sebelum penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan paslon terpilih.

Ternyata dalam proses persidangan sampai tadi, kami temukan bahwa semua bukti pelanggaran yang disampaikan oleh pemohon adalah sebelum waktu enam bulan yang ditentukan oleh undang-undang, karena dalam undang-undang tersebut tidak ada tafsiran lain. Makanya sepanjang proses ini kami optimis sekali harusnya gugatan ini tidak dapat diterima, tidak usah diperiksa materi pokoknya lagi,” Tutup Robinson.// Rls// **Judistira.

banner 468x60)

Posting Terkait