Kuasa Hukum Pemohon Sebut Penjabaran Pihak Termohon Tidak Subtantif

2 views

Mamuju, Potretrakyat.com; -Musyawarah terbuka penyelesaian sengketa Pilkada masih terus bergulir di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten Mamuju, kali ini kembali melakukan tahapan proses terhadap sengketa yang di ajukan oleh pihak Pemohon yakni Tim kuasa hukum koalisi kerayatan Habsi-Irwan. Minggu, (04/10/2020).

Usai pelaksanaan musyawarah terbuka, Irwin, SH., selaku Tim kuasa Hukum pemohon Menjelaskan pada media ini, “Saya mau tegaskan bahwa apa yang ada didalam pada penjabaran mereka itu tidak subtansi, Dimana dengan selalu alasan bahwa pembatalan itu selalu mengacu pada pasal 71 ayat 3 , ayat 5 dan ayat 2 itukan tadi dijelaskan sendiri dalam permohonan bahwa itu untuk Petahana, bahwa dalam hal ini Tina-Ado ini bukan petahana tapi penantang baru tidak mungkin lah kita pake regulasi Undang – Undang itu”.

Ditambahkannya, bahwa dalam musyawarah terbuka itu, ada penambahan alat bukti pihak terkait dan dalam permohonan ini yang ditambahkan itu tentang bahwa sekarang ini sudah dapat diakses Ijazah atas nama Ado Mas’ud.

Kami mengajukan permohonan, kami itu belum bisa di akses dan belum ada, Jadi ini mungkin mereka baru bisa lihat juga makanya ditambahkan, jadi ada penambahan dan hari ini kami ada mengajukan 5 Alat bukti tapi tidak menutup kemungkinan ada alat bukti tambahan yang kami ajukan,” Lanjut Irwin.

“Jadi objek sengketa ini yaitu objek keputusan KPU jadi kami menilai cacat administrasi, karena Ijazah yang digunakan itu keabsahannya kami ragukan dan nanti kita buktikan di musyawarah ini untuk malam ini kami akan menyediakan 3 saksi kemudian esok harinya kami akan menyediakan 1 Saksi Ahli,” Tutup Irwin.// Rls// **Judistira.

banner 468x60)

Posting Terkait