Melalui Vidcon Mendagri Gelar Rapat Tim Program JPS Dengan Kepala Daerah Se-Indonesia

17 views

Mamuju, Potretrakyat.com; – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian menggelar rapat Tim Program Jaring Pengaman Sosial melalui Video Konference (VC) yang diikuti seluruh Kepala daerah se-Indonesia. Kamis kemarin, (9/4/2020).

Untuk Pemprov Sulbar, rapat tersebut diikuti Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, bersama Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Asisten I Bidang Pemerintahan M. Natsir dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar.

“Melalui video conference ini kita berharap covid-19 ini bisa segera ditangani secara cepat, sebab dampaknya sudah berimbas pada krisis ekonomi, tetapi jangan sampai berlanjut menjadi krisis sosial dan tidak berlanjut pada krisis keamanan. Untuk itu Social Safety Net atau jaring pengaman sosial, harus terus bekerja jangan sampai krisis ekonomi berlanjut ke krisis sosial,” kata Tito Karnavian, Mendagri RI dalam rapat tersebut.

Menurut Tito, dalam memerangi Covid-19 dibutuhkan keseriusan dari seluruh stakeholder terkait, baik pemerintah pusat maupun seluruh pemerintah daerah di pelosok negeri, sebab harus kembali kepada para leadership di setiap daerah yang telah banyak melakukan renovasi serta memberikan ide-ide brilian.

“Dalam kebersamaan, Indonesia diharapkan mampu bangkit lebih cepat dari dampak buruk penyebaran Covid-19 yang telah merembes pada perekonomian,”ucap Tito.

Ia menambahkan, tugas utama pemerintah ialah dapat mencegah penyebaran penularan Covid-19, tetapi disisi lain diharapkan terjadi peningkatan kapasitas system kesehatan dari daerah masing-masing, termasuk dari segi ketahanan pangan, pengamanan sosial berupa Alat Pelindung Diri (APD), masker dan pembuatan hand sanitizer.

“Apresiasi yang sangat besar sekaligus rasa terimakasih diucapan yang sebesar-besarnya kepada kepala daerah yang mampu memberikan ide-ide kreatif dan inovatif, seperti di Bayuwangi yang telah membuat APD sendiri, begitu juga kepada daerah-daerah yang telah membuat hand sanitizer terutama di Sulawesi Utara, Gorontalo, Bali dan daerah lainnya. Saya kira inovasi-inovasi ini saya harap dapat terus berlanjut,” pungkasnya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto mengemukakan, berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), diharapkan para stakeholder terkait tetap bekerja demi memberikan pelayanan sekaligus menangani penyebaran Covid-19.


Penyebaran Covid-19, kata Airlangga, bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, untuk itu pemerintah menggulirkan stimulus ekonomi untuk memperkuat perlindungan sosial dalam penanganan pandemi Covid-19 yang memerlukan upaya serius dan komprehensif dari semua aspek.

“Walau ada aturan PSBB tetapi kita semua selaku pemerintah harus terus bekerja untuk menyelesaikan dan menuntaskan segala permasalahan yang ada,” tandasnya.

Melalui kesempatan itu, Airlangga menyatakan, Menko Perekonomian sebagai Ketua Komite Cipta Kerja adalah penanggung jawab program kartu prakerja, yang kemudian telah menunjuk manajemen pelaksana operasional program.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan, program kartu prakerja merupakan salah satu instrumen untuk memberikan insentif kepada para pekerja yang mengalami penurunan pendapatan dan kehilangan pekerjaan, sedangkan bagi para pelaku usaha yang mengalami kesulitan usaha.

“Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan mengurangi beban biaya hidup bagi pekerja dan pelaku usaha yang terdampak Covid-19. Mekanisme ini dibutuhkan sistem dan sistem awal menggunakan email, diharapkan bisa membantu memasukkan atau menginput komputer dan soft copy. Walaupun pada data terdapat perbedaan, tetapi kartu prakerja sudah disaring dari data kebudayaan, kemensos dan dukcapil terkait,” urai Airlangga.

Airlangga, menghimbau sekiranya tenaga kerja tidak mudik dan tetap tetap bekerja, begitupun dengan kegiatan impor-ekspor tetap harus berjalan demi menjaga kestabilan ekonomi.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menyampaikan, wabah Covid -19 merupakan sesuatu yang sangat merugikan, sehingga berdampak pada menurunya perekonomian negara, olehnya itu diperlukan kerja sama dan pemahaman yang harus diselaraskan, demi menjaga kestabilan bangsa.

Mulyani menegaskan, anggaran dan instrumen fiskal harus tetap dikelola untuk menekan dampak jangka panjang, termasuk memastikan terpenuhinya kecukupan pangan dan menggerakkan kembali perekonomian yang melambat.

Terkait APBD, Mulyani menyatakan, hal itu akan menghadapi perubahan di daerah akibat Covid-19. Untuk itu, dirinya mengaku akan mencoba semaksimal mungkin memberikan intruksi yang membuat tidak syok betul, sebab ekonomi di daerah mengalami penurunan dan adanya pembatasan sosial distancing, akan menurunkan pendapatan di daerah masing-masing, hingga merembes pada PAD menjadi menurun.

“Dosis belanja APBD harus ada perubahan secara radikal, sebab masih banyak pos-pos yang muncul di daerah, mulai dari honorarium, perjalan dinas, belanja perlengkapan kantor, biaya perawatan fasilitas kantor, kendaraan dan peralatan serta pos-pos kepala dinas. itu di stop saja tahun ini dan kami juga di pusat melakukan perubahan yang sangat radikal, semuanya itu dilakukan untuk rakyat,” tegas Mulyani.

Ia menambahkan, salah satu fokus pemerintah pusat untuk membantu para pengusaha adalah memberi kredit usaha melalui Menteri Perekonomian agar mereka dapat survive selama 12 bulan dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tidak mengalami kebangrutan, serta membantu dunia usaha untuk mencegah terjadinya PHK.

Menteri Sosial RI, Juliari Peter Batubara mengatakan, terkait program perlindungan sosial yang akan dijalankan, pihaknya memprogramkan bansos reguler program PKH yang akan mencairkan dana bantuan ke setiap desa selama tiga bulan, sehingga terdapat kenaikan tiga persen di tiap komponenya.

Juliari berharap, di seluruh daerah dapat melanjutkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan APBD masing-masing, sehingga pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial dapat melakukan pendataan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat tidak mendapat bantuan yang dobel. Sedangkan, setiap kepala daerah dapat menerapkan BLT senilai 600 ribu rupiah selama tiga bulan, sebagaimana program bansos dari pusat.

Menteri ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah mengatakan, dibutuhkan dialog melalui video conference bersama para pengusaha perusahan dan para pelaku serikat buruh yang akan terkoordinasi kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dari seluruh Provinsi.

Tujuannya adalah membahas isu ketenagakerjaan begitupun tentang kartu pra kerja, dan sat ini pihaknya telah melakukan pendataan dan berdasarkan fakta yang ada grafik para pekerja Indonesia masuk dalam kategori menyedihkan.

“Banyaknya jumlah tenaga kerja yang ter PHK, begitu juga daya beli mengalami penurunan, pengangguran meningkat dan banyak buruh tidak dibayar, belum lagi data sektor formal di rumahkan ada 41.871 perusahaan,” tandasnya.

Menteri Desa dan PDTT RI, Abdul Halim Iskandar menyebutkan, sebagai bentuk jaring pengaman sosial dana desa terdapat tiga item penting yang perlu menjadi perhatian, salah satunya BLT, yang memiliki sasaran bagi para penerima seperti keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

“Mekanisme perubahan APBDes sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelola keuangan desa dan surat Mendagri Nomor 440 /2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,” ucap Abdul Halim.

Sementara itu, Kepala BNPB RI, Doni Monardo berharap, terjadi pelibatan seluruh unsur komponen bangsa dan daerah, serta melibatkan unsur TNI, Polri dan BPBD yang menjadi salah satu ujung tombak dalam melakukan aksi pencegahan dilapangan.

“Salah satu strategi kita dengan melakukan pemisahan antara kelompok usia muda dan renta serta anak balita dan kelompok yang memiliki penyakit, dan hipertensi jantung, diabetes, kanker dan asma. Kiranya kepala daerah dapat melakukan hal ini secara persuasif, sehingga masyarakat dapat tercegah dari bahaya Covid-19. Jadi kita dorong sosial distangcing berskala besar begitupun disiplin individu,” tegasnya.// Rls. Humasprov. Sulbar// **Judistira.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVENTORIAL

banner 468x60)

Posting Terkait