Merasa dianak Tirikan, Aliansi Masyarakat Kalumpang Raya Demo Pemprov. Sulbar

118 views

Mamuju, Potretrakyat.com; –Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Bonehau (IPPMB) dan Aliansi Masyarakat Kalumpang Raya – Bonehau Kembali mendatangi Kantor Gubernur Sulawesi Barat untuk menyampaikan aspirasi mereka karena merasa dianak tirikan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Barat dan sebagai bentuk penolakan terhadap Surat Keputusan Pihak Perusahaan PT. Mamuju Tumbuan Energi (Kalla Group) yang dianggap tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

Massa yang berjumlah Puluhan orang itu Bergerak dari depan Pendopo Lapangan Ahmad Kirang menuju ke Kantor Gubernur Sulawesi Barat di Jl. Abd. Malik Pattana Endeng Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Senin, (24/09/2018), sekitar pukul 10.35 WITA.

Dalam orasi yang disampaikan oleh Masdar Pakora selaku Koordinator Lapangan (Korlap) menyampaikan bahwa dimulai sejak masuknya PT. Mamuju Tumbuan Energy (KALLA GROUP) pada tahun 2012 di wilayah kalumpang raya, sebagai investasi daerah wilayah kalumpang raya kec. Kalumpang dan kec. Bonehau seharusnya mendapatkan hak – haknya, seperti infrastruktur yang layak,
pembangunan SDM dan hak – hak lainnya.

“Wilayah Kalumpang – Bonehau merupakan bagian dari Sulbar dan bagian dari NKRI yang sudah semestinya ikut menikmati hasil-hasil dari 73 tahun kemerdekaan Indonesia, tapi kenyataan yang menyakitkan hingga kini bahwa daerah Kalumpang – Bonehau
tidak pernah dibangun dan bahkan hanya di eksploitasi SDA – nya”, Ungkap Masdar.

Selain menyuarakan kesetaraan perhatian dalam pembangunan, massa aksi juga menyampaikan beberapa tuntutan yang diantaranya adalah;
– Stop pembohongan terhadap masyarakat wilayah Kalumpang raya (Kec. Kalumpang dan Kec. Bonehau) yang Sumber daya alamnya di keruk dan hasilnya bukan buat masyarakat Kalumpang raya

– Tindakan dan keputusan pihak Perusahaan bersama Pemprov. Sulbar yang saling lempar tanggung
jawab, semakin memperparah kondisi terutama akses jalan poros yang rusak

-Kami dari masyarakat se- Kalumpang raya (kec. Kalumpang dan kec. Bonehau) menggugat dan menuntut segala bentuk surat keputusan pihak perusahaan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan

– Berdasarkan hasil keputusan bersama di Kantor Kec. Bonehau tanggal 27 Agustus 2018 dan hasil keputusan pihak perusahaan, mendesak pemerintah provinsi untuk segera mengerjakan jalan poros Bonehau – Kalumpang dari pengerasan ke Hotmix minimal pada tahun 2019.

Sementara itu, setelah sempat terjadi gesekan antara Massa aksi dengan Sat. Pol. PP yang pada saat itu bertugas mengamankan jalannya unjukrasa tersebut, massa aksi kemudian diterima oleh Nasaruddin selaku Kepala dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat ( Kadis.PU pemprov.SulBar_ red;) sebagai perwakilan dari Gubernur.

Nasaruddin pun menjelaskan bahwa akan manyampaikan semua aspirasi dari masyarakat Bonehau – Kalumpang kepada gubernur.

“Akses jalan yg ada di Bonehau – Kalumpang sementara berlanjut, mari kita bersama – sama mengawasi dan saya berjanji akan melakukan pengawasan yang ketat dalam pembangunan infrastruktur jalan yg sementara berlanjut di kec. Kalumpang dan Kec. bonehau”, Ungkap Kadis PU Sulbar.

Sebagai tanda kesepakatan bersama maka dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatangan hasil kesepakatan yg di buat oleh Aliansi Masyarakat Bonehau – kalumpang dan setelahnya massa aksipun membubarkan diri dengan aman.
// Hal// *JM.

banner 468x60)

Posting Terkait