Merasa Tidak Diperhatikan Pemerintah, Tenaga Honorer K2 Unjukrasa Di DPRD Sulbar.

91 views

Mamuju, Potretrakyat.com; –Demi memperjuangkan nasib mereka, ratusan pegawai honorer yang masuk dalam kategori Dua (Honorer K2_red; ) menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat ( DPRD Prov. Sulbar ) dengan membawa sejumlah tuntutan, pada Kamis, (20/09/2018).

Masa aksi unjukrasa yang berjumlah ratusan orang ini mengambil start dari Anjungan pantai Manakarra Mamuju menuju ke Kantor DPRD Provinsi Sulbar. Masa aksi mulai bergerak pukul 09.00 WITA.

Melalui Koordinator Forum Honorer Kategori II Indonesia Koordinator Wilayah Sulawesi Barat (FHK2I Korwil. Sulbar) Philipus, para honorer meneriakkan dengan keras dan lantang nasib K2 di Sulbar yang hingga kini tidak jelas.

Philipus dalam orasinya meminta kepada DPRD agar bisa memperjuangkan nasib K2 yang ada di Sulbar.

Salahsatu tuntutan masa aksi adalah menolak Permenpan-RB No 36 dan 37 Tahun 2018 yang tidak berkeadilan terhadap honorer K2 yang dinilai diskriminatif. Selain itu massa aksi mentut agar memperioritaskan Tenaga Honorer K2 menjadi CPNS tanpa batas usia dan tanpa tes.

Masa aksi juga meminta agar DPRD Sulbar, secara kelembagaan mendesak Gubernur Sulbar mendukung secara tertulis kepada pemerintah pusat melalui kemenpan-RB menolak peberimaan CPNS dari jalur umum dan khusus tahun 2018 di Pemprov Sulbar dan seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Sulbar serta mendesak percepatan regulasi melalui revisi UU No 5 Tahun 2018 Tentang Aparatur Sipil Negara.

“Kami honorer yang rata-rata sudah mengabdi lebih dari 10 tahun, tidak perhatian khusus oleh pemerintah, tenaga kami dipakai tetapi tidak pernah dibalas dengan pengakatan menjadi PNS”, Ungkap Philipus.

Pada pukul 10.45 WITA, perwakilan masa aksi diterima oleh perwakilan dari anggota dewan yaitu; Munandar Wijaya S. Ip, M. Ap (Wakil Ketua DPRD Prov Sulbar), Sukardi M.Nur (Anggota DPRD Sulbar), Yahuda (Fraksi Demokrat), Andi Mampangara (Fraksi Demokrat), Astuti indriani ( Fraksi Golkar ), Abdul Rahim (Fraksi Nasdem), Hamzah Sunubah (Fraksi Demokrat), Sukri Umar (Fraksi Demokrat), dan Firman Argo (Fraksi Demokrat) serta perwakilan dari pemerintah provinsi Aripuddin Toppo ( Plh. Sekprov. Sulbar ) untuk diadakan mediasi.

Menanggapi tuntutan dari masa aksi, Abdul Rahim selaku anggota dewan menyampaikan bahwa Permasalahan ini sudah lama dan sampai sekarang belum ada penyelesaiannya, maka dari itu DPRD Prov. Sulbar akan membawah permasalahan ini hingga ke pusat, dan kalau diperlukan maka penerimaan PNS tahun ini di hentikan dulu, karena dianggap masih banyak honorer K2 yang belum terangkat apalagi yang sudah berumur 35 tahun keatas yang sampai sekarang belum di perhatikan.

“Kami semua anggota DPRD Prov. Sulbar mendukung dan mengapresiasi keluhan dan permasalahan para Honorer K2 agar di perhatikan oleh pemerintah pusat”, Ucap Rahim.

Lebih lanjut Rahim menyampaikan, “Kami akan kawal permasalahan ini sampai ke pusat, kami akan bawah Pak SekProv dan Kepala BKD agar dapat di diselesaikan permasalahan ini”, ungkap Legislator pentolan Sulbar dari Partai Nasdem itu.

Dalam kesempatan yang sama pula, Arifuddin Toppo selaku Plh. Sekprov. yang mewakili Pemprov. Sulbar menyatakan sepakat dengan apa yang menjadi tuntutan masa aksi serta bersama dengan anggota DPRD Prov. Sulbar akan mengawal permasalahan ini sampai ke pusat.

“Kami akan konsultasi dengan menpan besok dan kami akan berangkat ke pusat dan akan membawah permasalahan ini bersama perwakilan DPRD Sulbar”, tutupnya.// Halim// *JM.

Posting Terkait