Nasib Tenaga Kontrak, Jadi Perhatian DPRD Kabupaten Mamuju

10 views

Mamuju, Potretrakyat.com; –Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD_red;) Kabupaten Mamuju mengkritisi kebijakan yang diambil Pemkab. Mamuju Tentang pengurangan Tenaga Kontrak Daerah.

Akhirnya SK tenaga kontrak di Kabupaten Mamuju terbit juga. Kurang lebih Lima bulan lamanya para tenaga kontrak disejumlah OPD (Organisasi Perangakat Daerah_red;) menanti terbitnya SK, apalagi gaji mereka selama Lima bulan tersebut dibayarkan setelah SK terbit. SK yang akhirnya diterbitkan oleh pemerintah tersebut jelas membawa angin segar bagi ribuan tenaga kontrak yang ada di Kabupaten Mamuju, mereka akhirnya bisa menggunakan gaji mereka untuk membiayai berbagai kebutuhan utamanya pada perayaan hari Raya Idul Fitri.

Ada yang senang, ada pula yang harus menerima kenyataan pahit. Pahitnya karena ada sebagian tenaga kontrak di Kabupaten Mamuju yang namanya harus hilang dalam daftar tenaga kontrak.

“Didalam lembar SK sudah tidak ada namaku padahal saya sudah K2 ini, terpaksa sia-sia itu semua belasan tahun Saya mengabdi. Tidak tahu juga apa penyebabnya karena kalau absen, saya rajin ji masuk kantor, tapi di SK yang baru ini namaku sudah tidak ada,” ungkap salah seorang (mantan) tenaga kontrak yang selama ini mengabdi di kantor kecamatan Papalang.

Ia tak sendiri, ada banyak tenaga kontrak lainnya harus menelan pil pahit atas kebijakan pemerintah Kabupaten Mamuju yang menghapus sebagian nama dalam SK.

Masalah ini pun mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Mamuju, “Apalagi ini habis Pemilu, jangan sampai ada masukan-masukan yang tidak baik ke telinga Pak Bupati, lantas kebijakan ini dikeluarkan. Ini jelas mengganggu upaya kita dalam pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM_red; )kita di daerah,” Ungkap anggota DPRD Mamuju, Iksan Syarif.

“Mereka sudah bekerja selama 5 bulan, janganlah kita saling ego, eksekutif dan legislatif ini adalah satu. Dengan telah bekerjanya mereka selama 5 bulan, tentu sudah menjadi tanggung jawab kita selaku pemerintah utamanya tanggung jawab dihadapan Allah SWT, saya berharap kita tidak menganggap remeh persoalan ini”, sambung politisi Hanura itu dalam Rapat Paripurna pembacaan hasil Reses di ruang Paripurna DPRD Mamuju. Kamis, (13/6/2019).

Setali tiga uang, anggota DPRD Mamuju lainnya Ramliati S., juga mempertanyakan kebijakan pemutihan sejumlah tenaga kontrak tersebut, menurutnya langkah untuk memecat para tenaga kontrak itu tidaklah tepat.

“Tidak transparan dan tidak tepat, sebab anggaran untuk tenaga kontrak ini sudah ditetapkan dalam sebuah Perda APBD tahun 2019,” keluhnya.

Ia pun mengetuk rasa kemanusiaan para pemangku kebijakan di Pemerintah Kabupaten Mamuju, menurutnya kebijakan tersebut sungguh sangat melukai rasa kemanusiaan, “Anggap di diri kita, anak kita atau keluarga kita. Parahnya lagi, ada yang selama ini tidak pernah mengabdi yang justru mendapat gaji, Pak Bupati pasti sama dengan kita punya rasa kemanusiaan kalaupun sudah tidak dibutuhkan lagi tolong hak mereka yang telah mengabdi sejak bulan Januari itu bisa dibayarkan,” harap Ramliati.

Untuk informasi agenda Paripurna hari ini dipimpin oleh ketua DPRD Mamuju Suraedah Suhardi, dua wakil ketua DPRD Mamuju, Sugianto dan Andi Dodi Hermawan yang juga tampak hadir, Bupati Mamuju Habsi Wahid dan sejumlah kepala OPD serta beberapa anggota DPRD Mamuju juga terlihat menghadiri Paripurna tersebut.// JM.

Posting Terkait