Ombudsman Sulbar Terima Aduan Dugaan Maladministrasi Oleh Pemkab Mamasa

147 views

Mamuju, Potretrakyat.com; –Ombudsman RI perwakilan Sulbar Kembali menerima Laporan Dugaan Maladministrasi. Kali ini diduga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa.

Biginilah suasana dikantor  Ombudsman Perwakilan Sulbar Kemarin siang Kamis, (24/01/2019) saat menerima Laporan dari salah satu Calon Kepala Desa di Kabupaten Mamasa terkait dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mamasa.

Nirwana selaku Asisten Tim Penerima dan Verifikasi Laporan (Tim PVL_red;) Ombudsman RI perwakilan Sulbar yang menerima Laporan saat itu menyebutkan bahwa Laporan yang diterima berkaitan dengan Surat Perintah Penghentian Proses Pemungutan Suara Pilkades di Desa Gandang dewata dan Desa Timoro Kecamatan Tabulahang Kabupaten Mamasa pada beberapa waktu lalu yang dianggap ada kejanggalan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Laporan ini akan segera kami laporkan ke pimpinan dan secepatnya akan ditindak lanjuti”, Ungkap Nirwana.

Dalam Surat yang dikeluarkan oleh Pihak Pemkab Mamasa dengan menggunakan Kop surat Bupati Mamasa dan di tanda- tangani oleh Wakil Bupati Mathinus Tiranda menjelaskan bahwa berdasarkan pada aduan masyarakat yang kemudian diketahui adalah salah satu calon kepala desa yang tidak lolos dalam seleksi berkas serta atas alasan keamanan karena dianggap rawan konflik maka pemerintah Kabupaten menghimbau kepada Panitia Pelaksana untuk segera menghentikan Proses Pemungutan Suara yang saat itu sedang berlangsung dan sudah ada

Untuk diketahui, Ditahun 2019 ini menurut Nirwana, Ombudsman Perwakilan Sulbar telah menerima dan memverifikasi kurang lebih 10 ( Sepuluh_red;) laporan terkait kasus Maladministrasi yang terjadi di Sulbar. Sedangkan Tahun lalu ada kurang lebih 150-an kasus yang ditangani oleh Ombudsman Sulbar dan dari jumlah tersebut 80% Kasus telah diselesaikan dan sisanya masih dalam proses penyelesaian hingga saat ini.

Ada juga yang menyeberang tahun, karena untuk menyelesaikan satu kasus sering kali dibutuh waktu yang agak panjang. Selain itu Tingkat partisipasi dan kooperatif dari instansi terkait juga sangat dibutuhkan”, Tutup Nirwana saat diwawancarai Media ini.// *Judistira//

banner 468x60)

Posting Terkait