Pansus Gugus Tugas DPRD Sulbar Datangai Pontanakayyang, Mamuju Tengah

15 views

Mateng, Potretrakyat.com; – Kunjungan kerja (kunker) Tim Panitia Khusus (Pansus) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) terkait sinkronisasi data dan antisipasi dampak sosial Covid-19 bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng).

Kunker Pansus Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DPRD Sulbar di pimpin Sukardi M Nur beserta Amaliyah Fitri Aras, Taufiq Agus, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulbar dr Muhammad Alif Satria di Posko Terpadu Pengawasan Covid -19, pintu gerbang Desa Pontanakayyang, Kecamatan Budong Budong, Kabupaten Mateng, Sulbar. Senin, (27/4/2020).

Penyampaian Sukardi M Nur, mengatakan pelaksanaan Tim Gugus Tugas yang ada di Kabupaten Mateng sudah maksimal walaupun selalu ada kekurangan dan adanya keluhan dari berbagai pihak.

“Apa yang terjadi di Mateng terkait kasus Covid-19 memang sangatlah mengejutkan dengan jumlah kasus positif Covid-19 tertinggi di Sulbar. Olehnya itu, tujuan kami dari Pansus DPRD Sulbar melakukan kunjungan guna memastikan kondisi Kabupaten Mateng saat ini pasca melonjaknya kasus Covid-19,” kata Sukardi.

Menurut dia, perlunya sinergitas antar lintas sektor, mulai dari Dinkes, Dinas Sosial (Dinsos) dan instansi terkait lainnya, agar dapat kompak untuk menyelesaikan permasalahan Covid-19 ini.

“Oleh karena itu, pihak Pansus DPRD Sulbar turut melibatkan Dinkes Sulbar dalam melakukan kunjungannya, agar segala permasalahan yang ada di kabupaten bisa tersampaikan termasuk dalam penanganan covid ini, agar diutamakan kegiatan sosialisasi dan pencegahan, serta akan membawa usulan dari Tim Gugus Tugas Mateng dalam rapat pansus di tingkat provinsi nantinya,” tutur Sukardi.

Kepala Dinkes Mateng, Setya Bero, menyampaikan, episentrum kasus Covid-19 terbesar di Kabupaten Mateng saat ini ada di Desa Pontanakayyang, dengan tingginya jumlah kasus dari kluster ini, namun tidak menutup kemungkinan meluas jika tidak diantisipasi.

“Saat ini Dinkes sedang melakukan kajian terkait kesiapan ruang isolasi bagi seluruh pasien positif Covid-19 bersama provinsi, sehingga nantinya bisa memastikan para pasien bisa diisolasi ke provinsi dan sebagian di kabupaten,” papar Setya.

Ia mengusulkan, agar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Regional Sulbar di Kabupaten Mamuju yang ditunjuk sebagai RS rujukan Covid-19, agar menambah jumlah kamar pasien yang dirawat atau yang di rujuk.

“Kami harap, agar alat pelindung diri (APD) untuk Kabupaten Mateng lebih didukung lagi oleh provinsi, karena jumlah positif Covid-19 terbanyak saat ini adalah Kabupaten Mateng. Dengan terbata nya APD, maka keselamatan petugas medispun sangat rawan,” ujar Setya.

Dirinya berharap, anggaran untuk penanganan Covid-19 ini lebih diperhatikan untuk wilayah Mateng, karena sudah ada beberapa tempat yang sudah ditempati oleh warga yang positif dan sebagai karantina mandiri.

“Seharusnya RSUD Regional Sulbar di Mamuju siap dengan sarana dan prasarana bagi pasien positif yang dirawat. Hingga sekarang di RSUD Mateng, tenaga medis terbatas, dokter spesialis paru atau penyakit dalam juga sangat terbatas, diharapkan secepatnya propinsi dapat memperhatikan hal ini,” harap Setya.

Kepala Badan Penaggulangan Bencana daerah (BPBD) Mateng, Rahmat Syam, mengatakan sejak dimulainya wabah pandemi Covid-19 di Indonesia, Kabupaten Mateng telah memulai langkah-langkah antisipasi dengan membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19 sejak 16 Maret 2020.

“Pasca dibentuknya Tim Gugus Tugas Covid-19, Pemkab Mateng mulai menetapkan status siaga darurat untuk memperkuat pengamanan daerah dengan mendirikan posko di wilayah perbatasan,” kata Rahmat.

Ia menjelaskan, Tim Gugus Tugas Covid-19 Mateng juga telah melakukan penyemprotan disinfektan ke 197 titik fasilitas umum selama 14 hari, dan pada tanggal 3 April 2020, Tim Gugus Tugas Covid-19 Mateng dikejutkan dengan kabar meninggalnya pasien positif Covid-19 di RSUD Regional Sulbar.

“Pasca kejadian tersebut, Tim Gugus Tugas Covid-19 langsung bergerak cepat dengan melakukan tracking (pelacakan) terhadap orang yang kontak erat pasien. Sampai akhirnya saat ini sudah ada sebanyak 28 kasus positif Covid-19 dari Pontanakayyang,” jelas Rahmat.

Direktur RSUD Mateng, dr Patunrengi, menyebutkan mengenai fasilitas yang ada di Kabupaten Mateng, pihak RSUD Mateng sangat tidak siap, jangankan untuk menangani kasus Covid-19, untuk menangani kasus kesehatan biasapun RSUD Mateng belum sepenuhnya mampu karena keterbatasan tenaga dokter.

“Pihak RSUD Mateng belum memiliki dokter ahli paru yang harusnya dalam hal ini bisa lebih memahami permasalahan Covid-19. kapasitas ruang isolasi di RSUD Mateng jika diharuskan untuk merawat pasien positif Covid-19, maka hanya mampu untuk menampung sekitar 14 orang. Ini perlu di antisipasi bersama,” sebutnya.

Kepala Dinsos Mateng, Asmira Djamal, menyampaikan bantuan sosial (Bansos) berupa sembako dan APD telah banyak diterima dari berbagai pihak, mulai dari provinsi dan kabupaten, namun sejauh ini masih banyak masyarakat yang belum tersentuh Bansos, sehingga kebijakan terkait jaring pengaman sosial diharapkan menjadi solusi.

“Jumlah bantuan program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Mateng, tercatat ada sebanyak 8.915. Angka tersebut bisa berubah, karena dalam pemberian bantuan akan dilakukan validasi,” paparnya.

Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Mateng, Bahri Hamzah mengungkapkan permasalahan Covid-19 ini memang tidak hanya berbicara kesehatan, tetapi ekonomi juga.

“Olehnya itu, Disperindag Mateng telah melakukan antisipasi harga sembako dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa pasar serta koordinasi dengab Bulog. Salah satu sembako yang mulai melonjak tinggi yakni gula pasir, harganya mencapai Rp22.000/kilogram (kg),” ungkap Bahri.

Lanjut Bahri, selain itu, adanya kelangkaan LPG 3 kg telah terjadi di Mateng, sehingga pihaknya akan melakukan pengecekan di tingkat pangkalan, jika kedepan ditemukan pihak yang bermain harga, maka akan dikenakan sanksi tegas.

“Terkait penutupan pasar, kami telah menyampaikan kepada seluruh desa agar bisa melakukan hal tersebut, namun tidak memungkinkan diterapkan disemua desa, sehingga masyarakat desa yang daerahnya aman (zona hijau) masih aktif pasarnya. Dan kami menghimbau kepada seluruh desa, agar pasar yang aktif tetap bisa mengikuti protap yang ada dengan menerapkan pshycal distancing dan wajib memakai masker,” tambahnya. //**JM.

banner 468x60)

Posting Terkait