Penetapan Tersangka Unsur Pimpinan DPRD Sulbar Tidak Berdasar

190 views

MAMUJU, POTRETRAKYAT.COM – Penetapan Pimpinan DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulselbar di sinyalir penuh kepentingan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Persaudaraan Pemuda Sulbar (FPPS), Nirwansyah S.Ip mengungkapkan, dasar penetapan tersangka unsur pimpinan dengan sangkaan telah merugikan keuangan negara pada APBD 2016, tidak berdasar.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulbar selama tiga tahun terakhir, sejak tahun 2015 sampai 2017 telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan audit BPK sebagai lembaga terpercaya. Itu membuktikan bahwa dalam pengelolaannya sama sekali tidak ada kerugian negara.

“Kalau menurut BPK tidak ada kerugian negara, lalu dari mana Kejati tiba-tiba menyatakan ada kerugian negara? sementara Kejati bukan lembaga untuk mengaudit keuangan negara, ini kami pertanyakan,” ujar Nirwansyah. Jumat (14/10/2017).

Lebih lanjut ia mengatakan, kalau kemudian Kejati berasumsi kerugian negara dari hasil audit BPK, maka di yakini hal itu mengada-ada, karena lanjutnya, BPK sudah menyatakan melalui media massa jika tidak ada kerugian negara dalam pengelolaan APBD Sulbar tahun 2016, justru yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dapat ditekan karena APBD dikelola dengan baik.

Dengan begitu, Pria yang akrab disapa anca itu menduga, jika kasus tersebut dipaksakan dan berbau politik, karena mencuat ke publik, bahwa ada seseorang yang punya kepentingan besar yang bermain dengan melaporkan hal itu.

“Jadi kami juga menduga keras kasus yang dipaksakan, ini karena adanya kepentingan menyinkirkan lawan politik, mungkin APBD Sulbar kedepan akan dikelola tanpa melibatkan Dewan dalam Proses penetapannya,” paparnya.

“Kami akan awasi ini, jangan sampai penegakan hukum ini sudah keluar rel nilai keadilan dan kebenaran, bahkan syarat kepentingan dan titipan untuk kepentingan politik tertentu,” ujarnya menambahkan.

Meski begitu, ia berharap penegak hukum dapat bijak dan mengungkap hukum dengan sebenar-benarnya, seharusnya bukan karena kepentingan politik tertentu, karena akan membuat suram penegakan hukum perjuangan keadilan dan masa depan demokrasi,”ujarnya. (JM)

Posting Terkait