Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH.MH Sebut, Aduan Pemohon Tak Memenuhi Syarat

3 views

Mamuju, Potretrakyat.com; -Memperjelas Kasus sengketa yang diajukan oleh Pihak pemohon Sutina-Ado melalui Kuasa Hukumnya di Bawaslu, tentang keputusan KPU Mamuju memetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju yang saat ini di Musyawarahkan oleh Bawaslu dengan mengahadirkan Kuasa Hukum Pemohon, Termohon dan Pihak terkait serta Bebebrapa saksi termasuk didalamnya adalah Saksi ahli.

Menanggapi Kasus Sengketa Pilkada yang di ajukan oleh Pihak pemohon ke Bawaslu Mamuju, Saksi Ahli dari Kuasa Hukum Habsi-Irwan Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH.MH., yang juga menyandang sebagai Guru Besar di Fakultas Hukum UNHAS Menjelaskan bahwa, bahwa Musyawarah Penyelesaikan Sengketa Pilkada di Kantor Bawaslu Kabupaten Mamuju, kalau melihat mekanisme pengajuan sengketa di peraturan Bawaslu dijelaskana bahwa ada 2 sengket dalam pemilihan kepala daerah yang pertama adalah sengketa peserta dengan penyelenggara dan sengketa antar peserta pemilihan.

Melihat rujukan kasus yang ada sekarang ini maka bisa dikatakan bahwa itu adalah keliru karena yang dipersoalkan adalah keabsahan surat keputusan KPU Mamuju,” jelas Prof. Dr. Aminuddin Ilmar kepada awak Media. Minggu, (4/10/2020).

Lebih lanjut Guru Besar Fakultas Hukum Unhas Itu menguraikan bahwa untuk mempersoalkan keabsahan surat keputusan ada 3 parameter yang harus digunakan menurut ketentuan konsep Hukum Administrasi yang pertama apakah tidak cacat kewenangan kemudian tidak cacat prosedur dan tidak cacat substansi.
Dalam kaitan SK KPU Mamuju yang menetapkan Pasangan calon kepala daerah Mamuju, maka rujukannya harus dikembalilan pada peraturan KPU NO.9 tahun 2020 tentang pemilihan pencalonan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Karena disitu disebutkan dengan tegas bahwa untuk pengesahan sebagai pasangan calon dari bakal calon menjadi calon itu harus menelisik, Memerikas dan meneliti syarat dokumen yang dipersyaratkan yakni syarat pencalonan dan syarat calon.

Berarti kalu kita mengacu pada ketentuan itu, itulah yang kita sebut sebagai syarat administratif. Jadi untuk bisa kita mangatakan bahwa apakah SK KPU itu sah atau tidak maka kita harus mengacu pada syarat dokumen pencalonan maupun syarat calon itu sudah sesuai atau tidak. Itupun kalau kita mengkategorisasi ada sengketa pelanggaran yang terjadi antara pasanagan calon dengan penyelenggara beda kalau sengketa antar pasangan calon,”Jelasnya.

Intinya adalah aduan yang diajukan oleh pemohon tidak memiliki legal standing dan seharusnya bawaslu harus menolak dan tidak menerima aduan tersebut karena tidak memenuhi syarat,” tutup Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH.MH.//Rls // **Judistira.

banner 468x60)

Posting Terkait