Ranperda Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Adat Lambat Diajukan, Akhirnya Tak Jadi Prioritas

30 views

Mamuju, Potretrakyat.com; –Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat lambat diserahkan ke DPRD Mamuju, akibatnya ranperda itu nampaknya tidak akan menjadi prioritas untuk dibahas di DPRD Mamuju.

Ketua Bapemperda Mamuju Mervie Parasan saat rapat dengar pendapat dengan bagian hukum sekretariat Pemkab.Mamuju mengatakan Ranperda tentang hukum adat adalah ranperda yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Mamuju, namun Politisi Hanura itu menyayangka prihal keterlambatan pengajuannya ke DPRD Mamuju.

Hal yang sama juga dikatakan anggota DPRD Mamuju dari fraksi PAN Masram Jaya, Ia mengakui bahwa ranperda tentang hukum adat adalah payung hukum yang sangat penting untuk masyarakat Mamuju, karena dengan Perda tersebut nantinya masyarakat dapat mengelola hutan adat, tanah adat dan pelestarian budaya Mamuju.

“Prinsipnya kami sangat setuju untuk dibahas, Ranperda hukum adat sangat baik, tapi disayangkan kenapa lambat di usulkan. Ini penting sekali karena menyangkut hukum dan tanah adat serta budaya kita,” terang ketua PAN Mamuju itu.

Ditempat yang sama wakil ketua DPRD Mamuju
Syamsuddin Hatta mengatakan dokumen Ranperda tersebut telah diterima dari bagian hukum sekretariat Pemkab. Mamuju dan telah diserahkan secara resmi ke Bapemperda untuk dibahas secara teknis apakah akan masuk menjadi program prioritas DPRD Mamuju atau tidak.

“kami serahkan ke Bapemperda untuk dibahas secara teknis.”kata politisi partai Demokrat itu.

Rapat dengar pendapat yang berlansung Senin, (24/02/2020), di gedung DPRD Mamuju itu dipimpin wakil ketua DPRD Syamsuddin Hatta dihadiri ketua Bapemperda Mervi Parasan, anggota DPRD M.Imran, Sugianto dan Asdar.// **Judistira.

banner 468x60)

Posting Terkait