Rapat Paripurna Sering Telat, Muncul Usulan Pergantian Wawali

rapat-paripurna-sering-telat-muncul-usulan-pergantian-wawali_m_3113
150 views

JAKARTA,POTRETRAKYAT.COM-Sejak posisi wakil wali kota (wawali) yang dijabat HM Suhadak kosong, agenda sidang paripurna di DPRD Kota Probolinggo, sering tertunda. Akibatnya, secara keseluruhan kegiatan di DPRD jadi lebih lambat.

Saat ini misalnya, pembahasan Raperda Hak dan Tunjangan DPRD, mengalami hal serupa. Terjadi keterlambatan pada pembahasan raperda.

“Jika dibandingkan dengan daerah lain, seperti Kabupaten Pasuruan, mereka sudah selesai membahas Raperda Hak dan Tunjangan DPRD. Sedangkan kita, masih proses akan dibahas,” ujar Abdul Azis, ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo.

Keterlambatan terjadi karena beberapa kali rencana rapat paripurna ditunda, karena wali kota tidak bisa hadir. Saat wali kota tidak bisa hadir, menurut Azis, sebenarnya posisinya menghadiri sidang paripurna bisa digantikan wakil wali kota. Namun, karena posisi wakil wali kota kosong, maka hal itu tidak bisa dilakukan.

“Saat ada wakil wali kota dulu, pernah ada paripurna yang tidak bisa dihadiri wali Kota maupun wakil wali kota dan digantikan oleh sekda. Paripurna sempat mendapat interupsi karena tidak ada kesepakatan sebelumnya akan digantikan oleh sekda. Namun, karena keterbatasan waktu akhirnya dilanjutkan saja paripurnanya,” ujarnya.

Dengan kondisi itu, politisi PKB ini menilai, posisi wakil wali kota perlu diisi. Sehingga, saat agenda DPRD padat, agenda wali kota juga padat, maka wakil wali kota bisa menggantikan wali kota.

Mekanismenya, menurut Azis, partai pengusung mengajukan pergantian wakil wali kota ke DPRD. “Partai pengusung kan PDIP. Jadi, PDIP mengajukan ke DPRD untuk pergantian wakil wali kota,” ujarnya.

Sementara, Haris Nasution, ketua DPC PDIP Kota Probolinggo saat dikonfirmasi menegaskan, sampai saat ini tidak ada rencana untuk mengganti wakil wali kota.

“Tidak ada rencana mengganti wakil wali kota. Apalagi saat ini proses hukum kasasi Pak Suhadak juga masih berjalan. Kita menghormati itu,” ujarnya.

Terkait agenda DPRD yang wajib dihadiri wali kota, Cak Yon –biasa disapa- mengaku belum ada laporan kendala  dari fraksi. “Sampai sejauh ini tidak ada laporan dari fraksi terkait terganggunya kegiatan DPRD dengan kosongnya posisi wakil wali kota,” ujarnya. (put)

(br/put/mie/JPR)

Posting Terkait