Sekprov Jawab Tuntutan Forum Peduli GTT-PTT

5 views

Mamuju, Potretrakyat.com; –Jawab tuntutan Masa aksi, Sekprov berjanji akan segera mengeluarkan SK (Surat Keputusan_red;) untuk GTT- PTT Sulbar. Namun, ia meminta kepada massa aksi untuk tidak memaksakan dirinya memberikan jawaban kepastian hari dan tanggal dikeluarkannya.

Forum peduli GTT-PTT kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Dalam tuntutannya massa aksi meminta DPRD untuk mendesak pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK_red;) dan Kontrak Kerja yang telah tertahan selama 8 (Delapan_red;) bulan. Selain itu juga mendesak Pemerintah Provinsi untuk membayar sisa gaji sejak bulan Agustus sampai Desember 2018 lalu Yang belum terbayar hingga sekarang.

Dihadapan massa aksi dan para anggota dewan yang hadir dalam forum tersebut, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan akan segera mengeluarkan SK untuk GTT PTT. Namun, dirinya meminta agar massa aksi tidak memaksakan dirinya untuk memberikan kepastian hari dan tanggal dikeluarkannya SK tersebut, dengan alasan masih banyak hal teknis yang harus dirampungkan terlebih dahulu secara bertahap.

“Insya Allah Pemprov akan segera mengeluarkan SK nya tapi, mohon jangan paksa saya untuk menentukan kapan hari dan tanggalnya, berikan kami kesempatan untuk menyelesaikannya secara bertahap”, ungkap Sekprov.

Dalam aksi tersebut ada Delapan poin penting yang ditentukan oleh massa aksi antara lain;

  1. Segera dikeluarkan SK 3700 Orang GTT-PTT.
  2. Menuntut agar anggaran gaji yang akan disahkan harus sesuai jumlah SK, yakni 3700 SK GTT-PTT.
  3. Meminta DPRD agar tidak membahas anggaran Dinas Pendidikan sebelum ada kejelasan soal GTT-PTT.
  4. Boikot Paripurna DPRD atau memberikan catatan kepada Dinas Pendidikan.
  5. Meminta DPRD melindungi GTT-PTT yang melakukan aksi mogok mengajar.
  6. Menuntut BPK mengadakan Emergency Audit untuk tahun anggaran 2018.
  7. Mengecam Gubernur Sulbar yang dianggap tidak berempati terhadap dunia pendidikan. Dan yang terakhir,
  8. Copot kadis pendidikan jika tidak mampu menyelesaikan persoalan GTT-PTT.

Meski sempat diwarnai ketegangan namun, aksi ini tetap berlangsung aman dari awal hingga selesai.// JUDISTIRA.

Posting Terkait