Sulbar Masuk Zona Degradasi Masalah Kependudukan Dan Kesehatan

187 views

Mamuju, Potretrakyat.com; –Tempati posisi terbawah dalam pencapaian beberapa Indikator Kependudukan dan Kesehatan, Sulbar diumpamakan seperti tim sepakbola yang hampir ter-degradasi. Sekda berharap ada intervensi bersama dari seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah_red;) terkait dengan penyelesaian masalah Kependudukan dan Kesehatan di Sulawesi Barat.

Dalam sambutan yang disampaikan oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov_red;) Muhammad Idris pada saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kampung KB tahun 2019 yang diselenggarakan oleh BKKBN Perwakilan Sulbar menyebutkan, saat ini Sulbar diumpamakan seperti tim sepakbola yang hampir ter-degradasi. Hal ini disampaikannya karena melihat masih banyak permasalahan Kependudukan dan Kesehatan yang dihadapi.

“Kalau diumpamakan, Sulbar ini seperti Tim Sepak bola yang hampir ter-degradasi”, ungkap Idris.

Menurut hasil SDKI (Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia_ red;) angka kematian bayi berada pada angka 42% pada setiap 1000 kelahiran. Angka ini masih sangat jauh beda dan lebih tinggi dari rata-rata secara nasional yaitu 24% per-1000 kelahiran. Sedangkan angka stunting Sulbar mencapai 42% dan menduduki peringkat kedua, angka stunting tertinggi secara nasional setelah NTT“, lanjut Sekprov.

Sekprov. berharap ada intervensi bersama dari seluruh OPD terkait dalam menyelesaikan masalah Kependudukan dan Kesehatan di Sulbar.

Dalam kesempatan itu pula sekprov. menyampaikan apresiasinya terhadap kerja BKKBN perwakilan Sulbar dalam menjadikan Kampung KB sebagai ikon Perubahan dalam Percepatan Penanganan masalah Kependudukan dan Kesehatan yang dialami Sulawesi Barat saat ini.

Dalam kesempatan yang sama kepala perwakilan Sulbar Dra. Hj. Andi Ritamaryani, M.Pd., juga menambahkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Sulbar sesuai hasil Survei Kependudukan 2010 mencapai 2,6% ini menjadi angka penurunan tertinggi dari 34 Provinsi di Indonesia, sedangkan usia kawin anak Sulbar masih menempati posisi ke-2 tertinggi setelah NTT dan ketiga tertinggi di Asia.

Untuk menurunkan angka tersebut, tidak sepenuhnya menjadi kewajiban BKKbN, melainkan dibutuhkan kerjasama dengan seluruh OPD KB lainnya. Selain itu BKKbN Sulbar juga telah melakukan kajian-kajian yang nantinya dapat di elaborasikan dengan seluruh OPD terkait“, Ungkap Andi Rita.

Untuk diketahui, Program Kampung KB sudah menjadi program nasional sejak 2015 dan dalam 3 tahun terakhir sudah lebih dari 60 Kampung KB yang dibentuk di Sulawesi Barat. // **Judistira.

Posting Terkait