Tidak Profesional, Disnaker Provinsi Dan BPJS Ketenagakerjaan Dituntut Minta Maaf Oleh Organisasi IJS

154 views

Mamuju, Potertrakyat.com; -Surat dari Dinas Tenaga Kerja Daerah (Disnaker) Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 560/379/DTKD/2018 perihal wajib kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat (Kadisnaker Prov. Sulbar_red;) Drs. Maddareski Salatin, serta surat Panggilan I dari Kantor Pengacara Negara untuk bertemu dengan Tim Jaksa Pengacara Negara, oleh Ketua Ikatan Jurnalis Sulbar(IJS_red;) dinilai salah alamat.

Hal itu dinyatakan oleh Ketua IJS Irham Azis di ruang kerjanya saat wawancara dengan wartawan. Rabu, (31/10/2018).

“Surat yang dilayangkan oleh Pihak Disnaker tentang Wajib Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjan itu salah alamat, karena IJS ini bukan Perusahaan tetapi Organisasi” ungkap Irham.

Berawal dari surat pemberitahuan Disnaker tertanggal 18 Oktober 2018 tersebut diatas, maka pada tanggal 29 Oktober 2018, IJS kembali mendapat surat pemanggilan Pertama dari Kantor Pengacara Negara yang berdasarkan pada surat kuasa khusus dari BPJS nomor: B/009/102018 tentang Badan Usaha wajib belum daftar program BPJS Ketenagakerjaan untuk menghadap Tim Jaksa Negara di Kantor Kejaksaan Negeri Mamuju.

Selaku Ketua IJS, Irham menyatakan kekecewaannya terhadap tindakan Disnaker Provinsi dan BPJSNaker yang dianggap tidak selektif dan profesional dalam mendata perusahaan yang seharusnya disurati.

“Saya sangat Kecewa terhadap Tindakan dari Disnaker dan BPJS Ketenagakerjaan yang tidak selektif dan Profesional dalam menyurati perusahaan- perusahaan, sehingga Organisasi Wartawan pun disurati bahkan diadukan ke Kejaksaan Karena dianggap tidak memenuhi aturan mereka”, Ucapnya.

“Secara organisasi hal itu sudah mencemarkan nama baik organisasi IJS. Oleh karenanya saya atas nama Organisasi kewartawanan IJS menuntut kepada Pihak Disnaker Provinsi dan BPJS Ketenagakerjaan untuk meminta maaf dan mengklarifikasi dari mana data yang mereka dapatkan sebagai dasar untuk memasukan Organisasi IJS sebagai salah satu Perusahaan Wajib BPJS Ketenagakerjaan. Dan jika tidak ada niat baik dari yang bersangkutan maka kami akan kami laporkan ke penegak hukum,” tegas Irham Azis.// JM.

Posting Terkait