Tuntut Transparansi Anggaran Penanggulangan Bencana, “Aliansi Sulbar Bergerak” Datangi DPRD Sulbar

4 views

Mamuju, Potretrakyat.com; -Tuntut trasparansi pengelolaan dana bantuan gempa bumi Sulbar serta penanganan pasca gempa yang maksimal, Aliansi Sulbar bergerak yang terdiri dari para relawan peduli gempa Sulbar datangi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Kamis, (18/2/2021).

Dalam proses audensi para relawan membawa tuntutan sedikitnya 13 point yang disampaikan dalam forum tersebut. Hal menarik dalam kegiatan itu massa tetap menjalankan protokol kesehatan dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19.

Adhi Riadi selaku koordinator lapangan aksi unjuk rasa tersebut mengatakan bahwa Progres penanganan pemerintah terhadap para pengungsi dinilai masih sangat kurang efektif sehingga ” Aliansi Sulbar Bergerak” berinisiatif untuk melakukan aksi dan hearing bersama dengan DPRD Sulbar dan instansi atau stakeholder yang terkait sebagai bagian dari penanganan bencana di Sulbar, untuk membicarakan hal – hal yang belum dilakukan.

Dalam aksi ini Ada beberapa yang menjadi perhatian serius dari “Aliansi Sulbar Bergerak” diantaranya, pelibatan/ partisipasi masyarakat sipil dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana, Membuat kanal aduan publik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, Membuat sistem informasi data yang dapat diakses publik, Mendesak transparansi dari pemerintah mengenai pengelolaan anggaran penanggulangan bencana, Mendorong kepada pemerintah untuk membuka secara transparan bagan alur pendataan yang dilakukan oleh tim dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

“Selain itu kami Mendorong Pemerintah untuk segera membuat jaminan hidup bagi masyarakat di pengungsian, Mendesak DPRD Sulawesi Barat segera membuat regulasi pengawasan pengelolaan bencana, Mendorong pemerintah Daerah baik Kabupaten dan Provinsi melakukan pemulihan ekonomi untuk warga yang terdampak musibah gempa, Meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menyediakan hunian sementara yang layak untuk korban korban gempa, Mendorong pemerintah daerah baik Kabupaten dan Provinsi untuk menggunakan anggaran darurat bencana. Kemudian Meminta untuk mengevaluasi satgas bencana, Mendesak pemerintah agar segera menyediakan fasilitas sanitasi dan layanan kesehatan yang layak bagi para pengungsi, Membentuk lembaga pengawasan dan pengelolaan anggaran bencana dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat sipil,” urai Adhi.

“Demikian apa yang menjadi tuntutan, kami dari Sulbar Bergerak agar segera diperhatikan,” Tegas Adhi.

Muh. Hatta Kainang salah satu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat menerima massa bersama dengan satuan satgas bencana dalam hal ini Dandim 1418/Mamuju Kolonel Inf. Tri Aji Sartono turut dihadiri Kapolres Mamuju Kombespol. Iskandar.

Dalam forum itu, Hatta berjanji akan menindak lanjuti apa yang menjadi tuntutan Aliansi “Sulbar Bergerak”.

Hatta mengungkapkan pihak DPRD saat ini sudah membentuk Pansus bencana alam gempa Sulbar dan sudah melakukan tahapan – tahapan pengumpulan data. Ia juga menekankan nantinya akan mengeluarkan rekomendasi hasil pansus kepada pihak Pemerintah.

“Nanti kita terbitkan rekomendasi apa yang menjadi hasil pansus kalau rekomendasi ada, kemudian tidak ditindak lanjuti kemungkinan kami akan menggunakan hak – hak DPRD,” Ucapnya.

Sementara itu Dandim 1418/Mamuju sempat menyinggung soal adanya data penerimaan bantuan rumah yang beredar, ia menegaskan bahwa data tersebut tidak benar adanya lantaran pihak Perkim belum pernah mengeluarkan data tersebut.

Dalam penjelasanya Dandim 1418/Mamuju mengatakan bahwa akan berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja dalam penanganan masa transisi pasca gempa, di bidang penanganan pengunsian karena itu bidang saya, ” Tutur Dandim 1418 Mamuju.

“Terkait di bidang yang lain itu bukan kewenangan saya, tetapi saya akan sampaikan nantinya ke Forum satgas Masa transisi, untuk segera di tindak lanjuti,” Jelas Orang nomor satu dijajaran Kodim 1418 Mamuju tersebut.

banner 468x60) banner 468x60) banner 468x60)

Posting Terkait