Waduh… Penerimaan P3K Mamuju Ditunda?

307 views

Mamuju, Potretrakyat.com; -Isi surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB_red;) kurang jelas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab_red;) Mamuju menunda untuk sementara waktu Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K_red;) dan akan melakukan koordinasi kembali dengan pihak kementerian sebelum mengambil langkah selanjutnya.

Sekretaris BKD Kab. Mamuju Ridho Achmadi

Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB, perekrutan tenaga P3K seharusnya sudah dibuka sejak tanggal 8 Februari kemarin. Namun, Tidak demikian untuk kabupaten Mamuju, penerimaan P3K tidak dapat dilaksanakan dalam waktu dekat dikarenakan Pihak Pemkab harus melakukan koordinasi dan kajian kembali dengan pihak Kementerian terkait isi surat edaran dari Kemenpan RB yang dimana salah satu poinnya mengatakan bahwa Pembebanan Anggaran untuk P3K menjadi tanggungan Pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD_red;).

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD_red;) Ridho Achmadi mengatakan, “Untuk sementara waktu Pemerintah Kabupaten Mamuju Terpaksa melakukan penundaan Penerimaan P3K Tahap pertama karena kami Harus berkoordinasi kembali dengan pihak Kementerian terkait salah satu poin dalam surat edaran tersebut”.

Pak Bupati sudah mengarahkan kepada kami untuk terlebih dahulu mendalami surat edaran Menpan RB itu, mengingat APBD 2019 Sudah ditetapkandan Tahun Anggaran sudah berjalan”, Ungkap Ridho.

Lebih lanjut disampaikannya, “Disisi lain, Pemerintah Daerah sangat mendukung Kebijakan Pemerintah Pusat terkait P3K ini, karena merupakan Kebijakan Alternatif pemerintah Pusat untuk memberikan Solusi bagi Tanaga Kontrak Honor K2”, Katanya.

Persoalan Anggaran yang menjadi faktor utama sehingga penerimaan P3K Tahap pertama harus mengalami penundaan. Perlu diketahui, APBD untuk tahun 2019 ini sudah ditetapkan dan saat ini sudah mulai berjalan sedangkan Petunjuk Teknis (Juknis_red;) yang diturunkan oleh Pihak Kemenpan RB menyebutkan Anggaran untuk P3K dibebankan kepada Pemerintah Daerah dalam APBD masing-masing. Selain Kabupaten Mamuju, Hal yang sama pun menjadi keluhan dari beberapa daerah Provinsi dan Kabupaten di Seluruh Indonesia.// **JUDISTIRA.

Posting Terkait